Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Tindakan Anarkis di DPP Golkar Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Kompas.com - 25/11/2014, 21:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyesalkan terjadinya bentrok di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014) petang. Menurut Aburizal, kejadian bentrok itu menyalahi sistem demokrasi di Indonesia.

"Saya menyesalkan bahwa dalam jaman demokrasi sekarang ini ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak dengan melakukan suatu tindakan kekerasan. Ini tentu tidak dibenarkan di dalam demokrasi saat ini," kata Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa malam.

Aburizal mengimbau seluruh elemen Partai Golkar yang bertikai untuk menyudahi perpecahan di tubuh partai tersebut. Menurut dia, semestinya konflik diselesaikan dengan perdebatan dan bertukar pikiran, bukan dengan tindak kekerasan. "Saya kira kita perlu lakukan suatu perdebatan, silahturahmi dan bertukar pikiran untuk kemajuan Partai Golkar mendatang," kata Aburizal.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung juga menyayangkan sampai ada tindak kekerasan yang terjadi akibat konflik internal partainya. Apalagi, kata Akbar, sampai ada yang terluka dalam insiden tersebut.

"Saya melihat orang itu kesakitan kena pukul. Saya tanya orang itu siapa. 'Saya security'. Siapa yang pukul kamu? 'Saya tidak tahu'. Tapi, katanya orang yang tidak suka pada Golkar," kata Akbar.

Sebelumnya, terjadi bentrokan di Kantor DPP Partai Golkar sekitar pukul 15.30 dan berlangsung tak sampai lima menit. Kedua kelompok AMPG saling baku hantam di lapangan parkir dan menyebabkan beberapa sepeda motor mengalami kerusakan ringan.

Beberapa lampu sepeda motor pecah dan sejumlah helm juga rusak karena digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan. Kelompok pemuda itu berasal dari AMPG yang dipimpin Yorrys Raweyai dan AMPG yang dipimpin Ahmad Dolly Kurnia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com