Di Komisi II DPR, Lulung Sebutkan Kekecewaannya terhadap Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok baru saja secara sah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Abraham Lunggana atau Lulung sudah mewacanakan hak interpelasi.

"DPRD DKI punya rencana untuk melakukan hak-hak kita. Kita sedang penggalangan untuk hak interpelasi. Ini perlu disampaikan karena kami sadar bahwa menggunakan hak interpelasi tidak sederhana," kata Lulung saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Lulung menjelaskan, rencana interpelasi itu dikemukakannya karena melihat perilaku Ahok yang kerap menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Ucapan Ahok, kata dia, juga kerap menyakiti berbagai pihak. Padahal, menurut Lulung, seorang kepala daerah tidak hanya bisa dinilai dari prestasinya, tetapi juga oleh perilaku dan sikapnya sebagai figur publik.

"Bayangkan ketika UU MD3 masih prematur digodok di DPR, kemudian beliau melakukan sensasi politik dengan keluar dari Gerindra, kemudian menyatakan, 'Emang gue mau jadi budaknya DPRD' dan 'DPRD sumber korupsi'," ujar Lulung memberikan contoh.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria tak menggubris secara khusus permintaan Lulung itu. Pada akhir rapat, dia hanya menyampaikan bahwa semua keluhan akan ditampung. Pihaknya juga akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta penjelasan terkait pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI.