Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Bantah Ada Tes Keperawanan Calon Polwan

Kompas.com - 19/11/2014, 13:48 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman membantah adanya tes keperawanan bagi para calon polwan. Selama ini tidak ada istilah tes keperawanan pada setiap calon polisi yang ingin masuk menjadi anggota Polri.

"Yang ada di kita kan tes kesehatan," ujar Sutarman seusai menghadiri upacara penutupan pendidikan dan prasetya perwira Sekolah Inspektur Polisi (SIP) pendidikan reguler ke-43 dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2014, di Lapangan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), Jalan Bhayangkara, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/11/2014).

Sutarman justru mempertanyakan adanya istilah tes keperawanan yang saat ini ramai diperbincangkan di masyarakat. "Yang bilang tes keperawanan itu siapa?" ucap Sutarman.

Sebelumnya, organisasi pengawas hak asasi manusia, Human Rights Watch, mengungkap adanya tes keperawanan kepada perempuan yang ingin menjadi anggota Polri. Namun, Polri membantah adanya tes keperawanan untuk calon polwan. Tes yang dilakukan sebatas memeriksa kesehatan organ reproduksi.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan bahwa tes kesehatan, termasuk memeriksa kesehatan organ reproduksi, penting dilakukan untuk calon polwan. Menurut Agus, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah calon polwan tersebut memiliki penyakit atau gangguan pada organ reproduksinya.

"Tes tersebut untuk mengetahui, apakah ada penyakit pada peserta ini, misalnya kanker serviks. Apakah kondisi organ reproduksi itu pada kondisi sediakala atau sudah ada rusak, apa karena kecelakaan, penyakit, atau hubungan," ujar Agus di Wisma Pesanggrahan, Selabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).

Agus mengatakan, tes organ reproduksi merupakan salah satu bagian dari tes kesehatan yang wajib dijalankan oleh para calon polwan. Tes tersebut lumrah dilakukan untuk memastikan calon polwan tidak memiliki masalah pada organ reproduksinya.

Menurut Agus, jika pada pemeriksaan organ reproduksi tersebut ditemukan adanya penyakit ataupun kerusakan, hal itu tidak serta-merta menggugurkan calon peserta untuk menjadi polwan. Selama penyakit atau kerusakan itu tidak berbahaya dan berdampak pada calon polwan selama menjalani pendidikan hingga nantinya menjadi polisi, calon tersebut masih punya kesempatan untuk lulus menjadi polisi.

"Namun, tentu hasil penilaiannya akan lebih rendah daripada yang organ reproduksinya sehat," ucap Agus.

Agus mengatakan, tes kesehatan tersebut dilakukan untuk mencari calon polwan terbaik. Sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, Polri menginginkan para polwan memiliki fisik dan psikis prima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com