Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sopir Angkot: Mobil Bagus Gitu Kok Ikut Antre BBM Subsidi, Enggak Tahu Malu

Kompas.com - 18/11/2014, 09:11 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Para sopir angkutan umum mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Senin (17/11/2014) malam. Mereka meminta kebijakan kenaikan harga BBM ini hanya berlaku bagi kendaraan pribadi. Hal itu disampaikan Purganta (31), seorang sopir taksi di Ibu Kota.

Menurut Purganta, kenaikan harga BBM ini seharusnya tak berlaku bagi angkutan umum. Alasannya, kenaikan ini akan berpengaruh pada tarif angkutan. Dia khawatir para penumpang akan beralih menggunakan alat transportasi lainnya.

"Kalau begini kita yang susah. Masyarakat kecil yang kena. Makanya Pak Jokowi, tolong mobil pelat kuning kayak kita ini tetap disubsidi. Agar kami juga enggak perlu naikin tarif," ujar Purganta, saat dijumpai ketika tengah mengantre di salah satu SPBU, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin malam.

Sopir angkutan umum lainnya, Taufik (30), juga berpendapat sama. Selama ini, menurut dia, mobil pribadi juga ikut menikmati BBM bersubsidi. 

"Sekarang mas lihat sendiri, banyakan mana angkot atau mobil pribadi yang antre BBM? Mobil bagus-bagus gitu kok ya ikut antre, enggak tahu malu," kata Taufik.

Terkait subsidi BBM, Taufik mengaku sudah mengetahui bahwa subsidi akan dialihkan ke program-program pro-rakyat. Secara prinsip, ia setuju dengan kebijakan tersebut. Namun, ia tetap berharap Jokowi juga memperhatikan keberlangsungan angkutan umum dengan kenaikan harga BBM ini.

Pendapat berbeda disampaikan seorang sopir taksi, Achmad (46). Dia tidak mempermasalahkan kenaikan harga BBM, asalkan pengalihan subsidi BBM untuk sektor pendidikan dan kesehatan berjalan baik. Ia merespons positif pengalihan subsidi BBM.

"Jangan sampai BBM udah dinaikin, tapi cairin (uang) di kartu-kartu itu (Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar) susah," kata Achmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com