Ibas Turut Bergembira KMP-KIH Berdamai

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat yang menjadi partai penyeimbang menyambut baik berdamainya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menilai, langkah perdamaian ini dapat menyejukkan suasana DPR yang dalam sebulan belakangan ini memanas.

"Saya menyambut baik terlaksananya kesepakatan dari semua pihak. Artinya, ada iktikad baik, political good will yang mana bisa menyejukkan suasana," kata Ibas seusai menandatangani kesepakatan damai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Dalam kesempatan itu, juru lobi kedua koalisi, yakni Pramono Anung dan Olly Dondokambey (KIH) serta Hatta Rajasa dan Idrus Marham (KMP), menandatangani lima butir perjanjian damai. Penandatanganan juga dilakukan oleh Ibas dan sembilan ketua fraksi lainnya yang ada di DPR.

Sekjen Partai Demokrat ini melanjutkan, dengan penandatanganan kesepakatan ini, DPR bisa fokus ke masalah yang lebih luas yang menyangkut kepentingan rakyat. DPR, kata dia, tidak lagi hanya memikirkan masalah internal, seperti bagi-bagi kursi pimpinan.

"Ini akan memudahkan dan juga akan bisa mengedepankan kepentingan rakyat luas karena sesungguhnya DPR harus mementingkan kepentingan rakyat, baik kerja politik maupun kerja sesuai tupoksi," ujar Ibas.

Untuk mencapai kesepakatan ini, akan ada dua hal yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pertama adalah mengenai penambahan wakil ketua komisi di setiap alat kelengkapan Dewan untuk mengakomodasi 21 kursi pimpinan AKD yang diminta oleh KIH.

Sebanyak 16 kursi akan diambil dari penambahan wakil ketua dan lima kursi lainnya diambil dari yang sudah disapu bersih KMP. Selain itu, akan direvisi juga UU yang berkaitan dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. Kedua pihak sepakat hak-hak tersebut cukup melekat kepada anggota Dewan, bukan di tingkat komisi.