Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanggah Menteri Susi, Wapres Jusuf Kalla Nilai Masuk G-20 Justru Menguntungkan

Kompas.com - 14/11/2014, 19:21 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masuknya Indonesia di forum Government 20 (G-20) tentu membawa keuntungan tersendiri. Dalam forum G-20, menurut JK, selalu ada konsultasi mengenai strategi memajukan ekonomi dalam negeri maupun perekonomian internasional.

“Selalu ada konsultasi bagaimana ekonomi maju, dan kita ekonomi internasional kita atur dengan baik supaya ada keadilan,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (14/11/2014).

JK menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menilai tidak ada untungnya Indonesia menjadi bagian dari G-20. Susi melihat, justru Indonesia kehilangan pendapatan 14 persen dari total impor tuna yang mencapai 700 juta dollar AS per tahun. Atas dasar itu, dia ingin agar Indonesia bisa keluar dari G-20.

Namun, menurut JK, masuknya Indonesia dalam G-20 bukan atas permintaan siapa pun. Indonesia masuk G-20 karena fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia digolongkan sebagai 19 negara dengan perekonomian besar di luar Uni Eropa.

“G-20 itu bukan minta dan tidak minta, itu fakta. Jadi kita tidak ada yang minta Indonesia masuk G-20, tidak, cuma ekonomi kita besarnya dia punya GDP-nya, ekonominya, masuk ke yang 16-17 otomatis masuk. Indonesia tidak pernah minta. Karena tidak pernah minta, kenapa mau keluar?” ucap JK.

Kendati demikian, ia memaklumi pandangan berbeda menteri Susi. Menurut JK, siapa pun bisa menyampaikan pandangannya terkait posisi Indonesia.

“Kan yang menentukan keluar atau tidaknya kan presiden. Minta boleh saja semua orang berpendapat begitu,” ujar dia.

Sebelumnya Susi juga mengaku akan meminta kepada jajaran kementeriannya untuk menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta Indonesia keluar dari forum G-20. Permintaan itu dia sampaikan karena ingin agar Indonesia mendapatkan untung lebih banyak. Dengan demikian, tujuan dari Presiden Joko Widodo tercapai, yakni menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri.

"Enggak perlu sombong, tapi duit ilang, betul enggak? What? Kita di G-20 juga enggak bisa kasih keputusan karena kita bukan G-8. Yang bikin policy G-8, kita hanya pengikut penggembira," ucap Susi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com