Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Pastikan KIH Kompak Dukung Revisi UU MD3

Kompas.com - 12/11/2014, 12:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan, Koalisi Indonesia Hebat sepakat mengajukan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Pramono memastikan semua partai KIH kompak dan sepakat mengajukan revisi untuk menyelesaikan konflik di DPR.

"Anggapan bahwa KIH nggak kompak, nggak benar. Sekarang semuanya sudah pada satu suara dan memberikan mandat sepenuhnya kepada saya dan Pak Olly untuk menyelesaikan itu," ujar Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Mantan Wakil Ketua DPR itu menuturkan, dalam pertemuan para ketua umum parpol KIH di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kemarin, opsi merevisi UU MD3 disepakati. Mereka juga sepakat alokasi 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan untuk fraksi kubu KIH.

Pramono mengharapkan agar revisi UU MD3 yang akan diajukan melalui badan legislasi bisa dituntaskan sebelum DPR memasuki masa reses pada 5 Desember 2014.

Sebelumnya, kesepakatan penambahan 21 kursi wakil pimpinan alat kelengkapan Dewan untuk KIH tercapai dalam pertemuan tertutup elite politik pendukung kedua koalisi di ruang rapat Ketua DPR Setya Novanto, Senin (10/11).

Supaya kesepakatan tersebut segera diwujudkan, DPR harus merevisi UU MD3 dan tata tertib DPR. (baca: Berdamai, Fraksi Pendukung Jokowi di DPR Dapat 21 Kursi Pimpinan AKD)

Namun, kesepakatan itu mendapat kritik dari Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Hanura. Kedua fraksi anggota KIH itu beranggapan revisi tatib dan UU MD3 tidak elok dilakukan hanya untuk mengakomodasi kursi pimpinan AKD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com