Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plt Sekjen PDI-P Maklum jika Kader Tak Kompak Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 11/11/2014, 14:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai wajar apabila terdapat perbedaan pendapat dalam internal partainya terkait kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Namanya kebijakan yang penting dan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, memang ada dinamika di dalamnya, apalagi terkait kenaikan harga BBM," kata Hasto, Selasa (11/11/2014), di Jakarta.

Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu berpesan agar para kader PDI-P tidak melihat kenaikan harga BBM sebagai kebijakan tunggal yang diambil pemerintah. Ia menyebutkan, ada kebijakan lain yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Misalnya, bagaimana Jokowi mencanangkan memberantas mafia migas. Bagaimana mengefisienkan sektor produksi dan distribusi. Bagaimana mengedepankan politik keberpihakan bagi rakyat. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera diprioritaskan. Bagaimana dilakukan audit migas. Bagaimana reformasi perpajakan juga dijalankan sehingga itu menjadi satu paket kebijakan," kata Wakil Sekjen PDI-P tersebut.

Meski PDI Perjuangan menjadi partai pendukung pemerintah, beberapa politisi partai tersebut menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, misalnya, mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014 (Baca: Effendi Simbolon: Rencana Kebijakan Jokowi Bertentangan dengan PDI-P). Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka juga mengkritik rencana kenaikan harga BBM (Baca: Rieke Tolak Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah mengatakan, saat ini PDI-P belum mengambil sikap apa pun terhadap rencana kenaikan harga BBM. PDI-P akan terlebih dahulu mendengar argumen pemerintah dan nantinya bisa menerima, menerima dengan catatan, atau menolak rencana itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com