Rieke Tolak Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Baginya, alasan mengalihkan subsidi ke sektor produktif dan demi menyelamatkan kas negara adalah alasan klasik yang harus dikritisi.

"Lagu lama kaset baru, itu kira-kira perumpamaan yang tepat ketika bicara soal isu BBM. Alasan tak beranjak meski pemerintahan berganti," kata Rieke, di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Rieke menjelaskan, APBN 2014 mencapai Rp 1.876 triliun. Dari anggaran sebesar itu, hanya 14,4 persen atau Rp 246 triliun yang digunakan untuk subsidi BBM. Artinya, masih ada 85,6 persen anggaran dalam APBN yang harus disisir penggunaannya.

"Apakah sampai kepada rakyat atau lagi-lagi lebih banyak untuk bancakan?" ujarnya.

Apa pun alasannya, kata Rieke, alokasi 14,4 persen APBN untuk subsidi BBM tidak dapat dijadikan alasan penyebab defisitnya anggaran negara. Terlebih lagi, alokasi APBN disusun oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, Rieke meminta Jokowi tidak melemparkan masalah dan mencari solusi melalui jalan pintas dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia yakin, pemerintahan Jokowi akan mencari jalan lain sebagai alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM.

Menurut Rieke, belum ada bukti pencabutan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi membawa dampak signifikan untuk kesejahteraan rakyat. Satu hal yang pasti, imbuh Rieke, adalah efek domino yang muncul setelah harga BBM naik dan itu menjadi pil pahit untuk masyarakat.

"Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP, sebagai bukti jalankan perintah konstitusi. Tapi, saya tidak mendukung subsidi BBM dicabut selama tak penuhi logika konstitusi UUD 1945 yang saya yakini," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Baca: Jusuf Kalla: Pokoknya Harga BBM Bersubsidi Naik Bulan Ini)