Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!

Kompas.com - 07/11/2014, 10:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap membebankan anggaran negara. Jika dibandingkan anggaran kesehatan dan infrastruktur, Jokowi menilai anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat boros.

"Subsidi BBM Rp 714 triliun, sementara kesehatan Rp 202 triliun, infrastruktur Rp 577 triliun. Boros nggak kita? Itu boros namanya, sangat boros! Tapi, tidak sadar kita," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Jokowi menegaskan bahwa keborosan itu harus segera dihentikan. Anggaran harus dialihkan untuk menyokong sektor produktif dibandingkan untuk hal-hal yang konsumtif.

"Kita tahu sekarang defisit neraca transaksi berjalan, defisit transaksi berjalan. Saya meyakini, itu bisa diselesaikan kalau semuanya bisa bergerak bersama-sama," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan pentingnya pengalihan subsidi BBM ke industri maritim hingga pertanian. Dalam industri maritim, misalnya, Jokowi menargetkan pembangunan 24 pelabuhan dalam lima tahun pemerintahannya. Jokowi juga ingin mewujudkan tol laut.

Sementara itu, di sektor pertanian, Jokowi memberikan pekerjaan rumah kepada Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Untuk mencapai itu, perlu dilakukan pembangunan bendungan 25-30 buah dalam waktu lima tahun.

Pernyataan Jokowi soal BBM ini sudah berkali-kali disampaikannya dalam berbagai kesempatan dan seolah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM. (Baca: Jokowi Pusing, Subsidi BBM Rp 714,5 Triliun Habis Dibakar dalam 5 Tahun!)

Pemaparan Jokowi dengan gaya seperti ini sudah pernah disampaikannya dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah dan kepala kepolisian daerah di Istana Negara dan pertemuan dengan alumni Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. (Baca: Jokowi: Kenaikan Harga BBM Masih Dikalkulasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com