"Presiden Harus Hati-hati Naikkan Harga BBM, Tak Sekadar Lagu Lama yang Dinyanyikan Kembali"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski niatnya baik, gejolak akan muncul jika tak ada persiapan matang sebelumnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan Jokowi sebelum menaikkan harga BBM. Pertama, Jokowi harus memastikan persiapan perlindungan sosial untuk meredam dampak dari naiknya harga BBM.

"Sistem perlindungan sosial yang dibangun tidak hanya akurat, tetapi juga efektif dan terintegrasi. Harus betul-betul meyakinkan, tidak sekadar lagu lama yang dinyanyikan kembali," kata Ari, saat dihubungi, Rabu (5/11/2014) malam.

Kedua, kata Ari, Jokowi juga perlu menjamin adanya upaya mencapai kedaulatan energi yang konkret. Caranya dapat ditempuh dengan memberantas mafia migas dan mengelola sumber daya energi sepenuhnya untuk kepentingan nasional.

"Kedaulatan energi itu harus dipastikan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan mafia impor, mafia migas," ujarnya.

Ketiga, Ari menyarankan Jokowi melakukan politik energi yang lebih luas. Harus ada keberanian dari pemerintah mengalihkan penggunaan BBM ke energi alternatif lainnya, misalnya gas. Di posisi ini, perlu kepiawaian pemerintah memberi pemahaman secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong kepada publik.

"Selama ini, penjelasan pemerintah tidak pernah utuh. Harga BBM naik untuk menghindari defisit anggaran. Harusnya dijelaskan lebih komprehensif," ujarnya. (Baca: Rieke Tolak Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Baca: Effendi Simbolon: Rencana Kebijakan Jokowi Bertentangan dengan PDI-P)

Menurut Kalla, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan.