Polri Siap Pasang Badan jika Program Jokowi Diprotes Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri siap pasang badan jika program-program yang akan dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diprotes oleh rakyat. Kapolri Jenderal Pol Sutarman menjelaskan, bukan tidak mungkin kebijakan pro-rakyat yang akan diterapkan pemerintah justru direspons dengan aksi anarkistis oleh sekelompok masyarakat.

Kapolri mencontohkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, kenaikan harga BBM tersebut bertujuan baik agar anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat. (Baca: Jusuf Kalla: Pokoknya Harga BBM Bersubsidi Naik Bulan Ini)

Namun, lanjut dia, tetap saja akan ada kelompok masyarakat yang kecewa hingga melakukan aksi anarkistis.

"Kalau ada aksi protes, kami yang akan menghadapi masyarakat. Tujuan kami adalah untuk kesejahteraan mereka juga," kata Sutarman dalam Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja dalam Rangka Sinergitas Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2014, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, serta gubernur, kapolda, dan kabinda dari seluruh Indonesia.

Sutarman juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak ragu menjalankan program-program yang berpotensi terjadi gejolak sosial. Menurut dia, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tak jarang menimbulkan konflik sosial. Namun, kepolisian daerah harus siap menghadapi hal itu.

"MRT dampak sosialnya ada, kita yang menghadapi. Pembangunan waduk di Indramayu, banyak premannya, kita yang menghadapi," ujar Kapolri.