Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Beri Izin Eksploitasi SDA

Kompas.com - 04/11/2014, 11:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan perizinan bagi para investor benar-benar ditata sehingga proses pemberian izin bisa dilakukan secepat mungkin. Namun, Jokowi mengingatkan kepada para kepala daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA).

"Investor juga milih-milih. Kalau infrastruktur, silakan masuk; entah untuk pelabuhan, tol, power plant, untuk jalur rel kereta api. Akan tetapi, untuk sumber daya alam, hati-hati dalam memberikan izin, hati-hati," tekan Jokowi dalam pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Jokowi menuturkan, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan ketika sumber daya alam berlimpah. Namun, kekayaan itu tak dimanfaatkan untuk rakyat. Akhirnya, Indonesia saat ini kesulitan.

"Ini harus direm kencang. Kita pernah mengalami yang namanya kutukan minyak dan kutukan hutan! Apa itu? Waktu booming minyak saat itu, kita bisa punya sumber keuangan yang sangat besar sekali, tetapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkan. Hutan juga begitu," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan demikian, nilai tambah dibentuk di dalam negeri.

Di dalam pertemuan kali ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com