Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahap Pertama, 1 Juta Kartu Indonesia Sehat, Pintar, dan Keluarga Sejahtera akan Dibagikan

Kompas.com - 29/10/2014, 17:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan sekitar 1 juta kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera akan dibagikan dalam tahap pertama. Puan menjanjikan 1 juta kartu tersebut bisa dibagikan pada pekan pertama November hingga Desember.

"Peluncuran kartu Indonesia sehat dan pintar merupakan salah satu janji presiden dan wakil presiden. Ini memang harus diluncurkan secepatnya dan jadi prioritas hingga bisa dinikmati rakyat dan rakyat sejahtera," kata Puan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (29/10/2014) seusai mengikuti rapat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri lainnya.

Puan mengaku telah melaporkan persiapan peluncuran kartu tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla. Menurut Puan, kartu ini akan diluncurkan pada 7 November dan diberkan kepada keluarga pra sejahtera yang belum mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa program Kartu Indonesia Sehat, Pintar, dan Keluarga Sejahtera tidak akan tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program Kartu Indonesia Sehat ini, menurut Puan, justru akan melengkapi JKN.

"Ada pengobatan penyakit yang bertambah yang tadinya tidak di-cover Jamkesmas," kata Puan.

Dengan Kartu Indonesia Sehat, kata dia, bukan hanya warga yang sakit yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Kartu ini juga mengakomodasi pencegahan penyakit. Mengenai anggaran untuk 1 juta kartu tersebut, Puan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

Dalam rapat dengan Wapres hari ini, kata dia, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran untuk peluncuran kartu Indonesia sehat, Indonesia pintar, dan keluarga sejahtera sudah disetujui DPR.

"Dari mana ini kita akan bicara lebih detil lagi dengan Kemenkeu, kita akan bicara dengan menteri pendidikan, menteri kesehatan, mengenai anggaran, teknisnya di kementerian terkait," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com