JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung menilai, pemilihan alat kelengkapan dewan oleh DPR yang dlakukan pada hari ini, Rabu (29/10/2014), tidak sah. Ia mengatakan, pemilihan tidak dihadiri dan diikuti oleh lebih dari setengah fraksi yang ada di DPR. Pemilihan itu, kata dia, hanya diikuti oleh lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.
Adapun lima fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yakni PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP belum menyerahkan nama untuk diikutsertakan dalam pemilihan alat kelengkapan dewan. Nama belum diserahkan oleh KIH karena musyawarah mufakat dengan KMP sejauh ini tidak membuahkan kata sepakat.
"Ketentuan Pasal 251, begitu nama diserahkan, kuorum akan dipenuhi. Permintaan kita dari jumlah 63 pimpinan DPR, kita hanya minta 16," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014) siang.
Terkait Fraksi PPP versi Surydharma Ali yang telah menyerahkan nama untuk alat kelengkapan dewan, menurut dia, hal tersebut tidak sah. Pasalnya, Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan PPP versi Romahurmuziy.
"Secara resmi PPP yang sah adalah kepemimpinan Pak Romy. Tidak akan bisa cuma lima partai, tidak akan kuorum," ujarnya. Dia berharap KMP membatalkan pemilihan yang tidak akan mencapai kuorum itu dan kembali membuka musyawarah dengan KIH.
"Kami minta ruang musyawarah dan mudah-mudahan 24 jam ini bisa terjadi," ujar Pramono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia
Terpopuler
Now Trending
