Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebaiknya Umumkan Kabinet di Istana

Kompas.com - 23/10/2014, 16:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo disarankan mengumumkan nama-nama menteri di Istana Negara. Jokowi sebaiknya menghilangkan tradisi simbolis dan mengarah ke substansi masalah.

"Karena yang penting bukan tempatnya, tapi jangan salah pilih figur menteri," ujar rohaniawan Benny Susetyo dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Benny mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transisi Keuangan mencatat ada delapan nama calon menteri yang memiliki rekam jejak tidak baik. Menurut dia, Jokowi mesti mematuhi itu untuk mewujudkan kabinet yang ideal.

"Apa yang sudah dikomitmen, nama yang digaris merah, kuning, terkait mafia migas, ya jangan dipilih. Itu saja," ujar Benny.

Menurut Benny, sah-sah saja jika selama ini penggunaan simbol kelautan dalam momen politik Jokowi diapresiasi positif oleh publik. Namun, saat ini, kebiasaan tersebut mestinya dihilangkan. Jokowi harus lebih substansif.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga menyarankan agar Jokowi tidak mengumumkan kabinetnya di luar Istana. Ia menilai pengumuman nama menteri dan kabinet di Istana lebih kondusif.

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, memang tidak ada aturan yang mengharuskan presiden mengumumkan struktur kabinetnya di Istana. Menurut dia, rencana Jokowi mengumumkan kabinet di luar Istana merupakan kebiasaan yang dilakukan saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi kerap mengumumkan jabatan strategis seperti wali kota di tengah-tengah masyarakat yang tinggal di tempat kumuh.

"Konvensi seluruh dunia pengumuman para menteri itu di Istana Negara. Itu konvensi yang berlaku di seluruh dunia," kata Hidayat.

Hingga kini, belum ada informasi pasti mengenai waktu dan tempat pengumuman kabinet. Semalam, Jokowi diharapkan memperkenalkan kabinetnya dalam sebuah acara seremonial di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, acara itu batal dilakukan meski awak media dan Pasukan Pengamanan Presiden telah siap di lokasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com