Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Baru, Terobosan Baru

Kompas.com - 23/10/2014, 14:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru adalah harapan baru. Perdebatan politik hendaknya tidak terus-menerus mewarnai jalannya pemerintahan. Parlemen pun sesuai fungsi pengawasan juga tidak sekadar berseberangan dalam melihat kebijakan pemerintah yang justru bisa menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto, Rabu (22/10/2014), di Jakarta. Dunia usaha ingin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membina komunikasi yang efektif dan sinergis sehingga masukan dapat diberikan oleh dunia usaha agar tercipta kebijakan usaha yang kondusif.

"Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), misalnya. Kenaikan harga BBM sebagai konsekuensi atas pengurangan subsidi BBM hendaknya tidak ditunda-tunda lagi," kata Suryo.

Suryo menekankan, selama ini subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang yang tidak tepat sasaran dan penyelundup. Ada pemahaman keliru di benak masyarakat, pejabat, dan anggota DPR bahwa pengurangan atau pencabutan subsidi BBM hanya membuat sengsara rakyat. "Ubah pemahaman yang keliru. Pemerintahan baru jangan ragu mengambil kebijakan. Anggota DPR jangan mempersulit penghapusan subsidi BBM," kata Suryo.

Suryo juga menekankan, pemerintahan JKW-JK harus benar-benar menciptakan suasana politik stabil sehingga memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi. Kalau pemerintahan lemah, investasi, pemilik modal, bahkan uang yang tertanam dalam bentuk investasi lain juga akan kabur dari Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, persoalan klasik dunia usaha menyangkut infrastruktur, ekonomi biaya tinggi, dan kepastian hukum. Inilah momentum pemerintahan baru melakukan perubahan. "Tidak lagi menebar janji-janji dan terbuai dengan pesta kegembiraan bersama rakyat, tetapi harus segera melakukan aksi perubahan nyata yang berguna bagi dunia usaha. Bekerjalah. Turunkan high cost economy dan kurangi korupsi di birokrasi," katanya.

Chairman Garudafood Sudhamek AWS mengatakan, "Jokowi adalah harapan baru bangsa Indonesia. Saya sangat berharap di bawah kepemimpinan Jokowi- JK inilah nasib petani dan nelayan bisa benar-benar mengalami perbaikan. Sejak Republik ini merdeka, nasib petani dan nelayan belum benar-benar diangkat kesejahteraannya oleh pemerintah secara signifikan."

Hal senada dikatakan Presiden Direktur PT Apac Inti Corpora Benny Sutrisno yang pernah menjadi staf khusus Menteri Perindustrian. Hal terpenting yang perlu didorong pemerintahan Jokowi-JK adalah terobosan menjaga pasar domestik dari penyelundupan dan meningkatkan kualitas diplomasi dagang untuk mendapatkan akses pasar di negara tujuan ekspor.

Tantangan pemerintahan baru, kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto, adalah kebutuhan menteri perhubungan yang benar-benar memiliki jiwa keberanian serta pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan industri transportasi dan logistik, khususnya laut. (OSA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com