Wakil Menteri Hukum dan HAM Curigai Validitas Rekomendasi Medis Anggodo

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tengah meminta pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai kondisi kesehatan Anggodo. "Saya tadi lihat Ditjenpas minta second opinion ke IDI untuk lihat alasan dia pernah dapat remisi yang banyak itu valid atau tidak. Kami curiga tidak," kata Denny di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Sejak 2010 hingga 2014, Anggodo telah memperoleh remisi umum dan remisi khusus sebanyak 24 bulan 10 hari. Pemberian remisi itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Anggodo juga mendapatkan remisi lima bulan karena sakit berkepanjangan pada 2014. Belum lama ini, pengacara Anggodo mengajukan permohonan bebas bersyarat kepada pihak Lapas. Menurut Denny, keputusan mengenai bisa tidaknya Anggodo memperoleh pembebasan bersyarat menunggu hasil pemeriksaan IDI.

"Belum ada hasilnya. Setelah itu kita lihat lagi. Warga binaan, kalau mengajukan permohonan PB (pembebasan bersyarat) ya semua begitu, belum pasti dikabulin," ucap Denny. Sebelumnya, hasil diagnosis dokter Sony Wicaksono dari Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita Jakarta menyatakan Anggodo menderita penyakit angina equivocal, DM tipe 2.

Dokter Teguh Ranakusuma dari Divis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga menyimpulkan Anggodo menderita dizzines (pening), cervical spur, HNP lumbal, dan tuberkulosis, dengan infeksi sekunder pada paru-paru. Berdasarkan deretan hasil diagnosis itulah rekomendasi pemberian remisi sakit Anggodo dikeluarkan.

Denny menambahkan, syarat lain yang harus dipenuhi warga binaan agar memperoleh pembebasan bersyarat adalah rekomendasi dari penegak hukum seperti KPK. Terkait remisi dan pengajuan PB Anggodo ini, KPK telah menyampaikan keberatannya.