Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: PPP Tetap di KMP dalam Keadaan Susah ataupun Senang

Kompas.com - 10/10/2014, 16:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menegaskan bahwa partainya tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Suryadharma, partainya akan tetap berada di koalisi tersebut dalam keadaan apa pun.

"Tadi saya sudah sampaikan bahwa PPP berada di KMP. Apakah KMP dalam keadaan susah atau senang, baik kalah maupun menang, PPP tetap berada di KMP," kata Suryadharma di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Suryadharma membantah bahwa PPP telah menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat disinggung mengenai tawaran kursi menteri dari Jokowi jika PPP bersedia pindah koalisi, Suryadharma menganggap hal itu sebagai suatu kehormatan.

Meski demikian, menurut tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji itu, jika ada kader PPP yang dipilih Jokowi-Kalla sebagai menteri, maka ia tidak merepresentasikan partai. (Baca: Golkar Anggap Koalisi Merah Putih Tidak Rugi jika Tanpa PPP)

"Itu bukan berarti merepresentasikan partai institusional. Bisa saja Jokowi-Kalla melihat ada seseorang di PPP yang betul-betul cocok mendukung pemerintahannya. Saya rela kalau pilihannya seperti itu," ucap Suryadharma.

PPP sempat kecewa tidak mendapat kursi pimpinan parlemen 2014-2019 dalam paket yang diajukan KMP. Namun, PPP kemudian dapat menerima ketika mereka tidak masuk dalam paket pimpinan DPR. Saat itu, KMP kemudian memilih memberikan kursi wakil ketua DPR kepada Fraksi Partai Demokat (Agus Hermanto).

Namun, ketika kembali tidak masuk dalam paket pimpinan MPR, PPP memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk mengusung paket lain. (Baca: Hasrul Azwar: PPP Capek Jadi "Pengemis" di Koalisi Merah Putih)

Jokowi lalu menjanjikan kursi menteri jika PPP melanjutkan kerja sama dengan Koalisi Indonesia Hebat. (Baca: Jokowi Janjikan Kursi Menteri jika PPP Gabung ke Koalisi Indonesia Hebat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com