Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Enggan Lengser, Eksponen Tri Karya Golkar Ancam Bentuk Panitia Munas

Kompas.com - 09/10/2014, 14:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Aburizal Bakrie dianggap tidak bisa lagi menjalankan roda kepemimpinan Partai Golkar karena telah habis masa jabatannya selama lima tahun. Eksponen Tri Karya Partai Golkar pun mendesak Aburizal agar segera membentuk panitia Munas IX untuk memilih ketua umum baru.

Para tokoh yang terdiri dari gabungan pengurus ormas pendiri Partai Golkar, seperti MKGR, SOKSI, dan Kosgoro 57, itu mengancam akan membentuk Panitia Munas IX sendiri jika ultimatum tersebut tidak digubris Aburizal.

Aburizal terpilih sebagai Ketua Umum pada 5-8 Oktober 2009 lalu sehingga masa jabatannya dianggap habis mulai hari ini, Kamis (9/10/2014).

"Apabila Saudara ARB tidak mengindahkan permintaan tersebut di atas, maka sebagai pendiri Partai Golkar bersama Eksponen Ormas Tri Karya Golkar akan mengisi kekosongan kekuasaan DPP Partai Golkar, dengan membentuk Panitia Munas IX untuk memilih kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019 berdasarkan konstitusi," ujar Ketua Koordinator Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Zainal menyerukan kepada para pengurus Golkar di kabupaten dan kota untuk merapatkan barisan dan menyatukan pikiran. Eksponen Tri Karya Golkar mengklaim didukung 500 orang DPD II Golkar sehingga mampu menggalang kekuatan untuk menegakkan konstitusi partai (AD/ART). Semua pengurus DPD II Golkar ini diklaim mendukung pelaksanaan Munas pada tahun 2014.

Hadir dalam jumpa pers kali ini adalah pendiri Partai Golkar Suhardiman, Rosdinal Salim (Poros Muda Golkar), Max Telusalawane (Presidium Soksi), Laurence Siburian (Ketua Depinas Soksi), Syamsul Hidayat (Wasekjen Kosgoro), Pajrin Shihab (Wasekjen DPD Partai Golkar Kepulauan Riau), dan Agus Surya (MKGR).

Kubu Eksponen Tri Karya ini sudah sejak lama menyuarakan percepatan Munas pada Oktober 2014. Namun, kubu Aburizal yang menguasai DPP Partai Golkar dan DPD Golkar tingkat provinsi masih tak tergoyahkan.

Aburizal selalu menggunakan dalih rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru yang menyatakan bahwa Munas baru akan dilakukan pada 2015. (Baca: DPD I Golkar Sepakat Tolak Lengserkan Aburizal Lewat Munaslub)

Kubu Eksponen beranggapan bahwa argumentasi Aburizal tak beralasan. Hal ini karena status hukum rekomendasi munas masih dianggap di bawah dari AD/ART Golkar yang menetapkan pelaksanaan munas untuk memilih ketua umum baru dilakukan lima tahun sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com