Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larang Bawa HP dan Kamera Saat "Voting", Ini Alasan PAN

Kompas.com - 08/10/2014, 02:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menjelaskan alasan yang membuat fraksinya mengusulkan larangan membawa telepon genggam dan kamera saat voting pemilihan pimpinan MPR, di Gedung Parlemen, Rabu (8/10/2014) dini hari.

Menurut Teguh, usulan itu disampaikan untuk mencegah adanya gangguan "non-teknis" dalam proses pemilihan pimpinan MPR.

"Prinsipnya kita enggak ingin ada faktor non-teknis mempengaruhi anggota dalam memilih, kita ingin mereka memilih sesuai hatinya," kata Teguh.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN itu melanjutkan, usulan tersebut hanya sebuah langkah pencegahan. Ia sendiri menampik jika ada informasi mengenai imbalan tertentu pada anggota MPR saat memilih salah satu paket yang diajukan.

"Kita ingin mencegah, jangan sampai orang yang berniat baik di MPR jadi tergoda dengan faktor non-teknis," ujarnya.

Sebelum voting dilakukan, anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengusulkan seluruh anggota MPR tidak membawa alat komunikasi saat memberikan hak suaranya di pemilihan calon pimpinan MPR. Usulan itu akhirnya disepakati dengan alasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Anggota DPD Maimanah Umar yang menjadi pimpinan sidang paripurna langsung mengetuk palu pertanda disetujuinya usulan tersebut. Tak ada interupsi yang mencuat terkait disahkannya usulan tersebut.

Dalam sidang paripurna pemilihan calon pimpinan MPR, seluruh perwakilan fraksi partai Koalisi Merah Putih sepakat dengan paket yang diajukan. Paket tersebut adalah Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon Ketua MPR, dan empat calon Wakil Ketua MPR akan diisi oleh Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Sedangkan koalisi pendukung Jokowi-JK mengajukan lima nama sebagai komposisi paket pimpinan MPR, yakni Ketua MPR diisi oleh Oesman Sapta, sementara Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com