Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Sambangi Ruangan Fraksi PPP Jelang Kontrak dengan Koalisi Jokowi-JK

Kompas.com - 07/10/2014, 20:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tiba-tiba mendatangi ruang Fraksi PPP di lantai 15, Kompleks Parlemen, Selasa (7/10/2014) pukul 18.30 WIB. Kedatangan Suryadharma ini hampir bersamaan dengan jadwal penandatanganan kontrak bersama PPP dengan koalisi Jokowi-Jusuf Kalla.

Suryadharma tiba bersama dengan Dimyati Natakusumah. Begitu tiba, Suryadharma mengaku terkait posisi PPP berkoalisi dengan kubu Jokowi-JK masih belum pasti.

"Belum pasti, ini kami mau bicara di rapat fraksi," kata Suryadharma yang baru saja tiba dari Hotel Mulia usai berkomunikasi dengan Koalisi Merah Putih.

Dia mengatakan ada kabar menggembirakan dalam komunikasinya dengan Koalisi Merah Puitih. "Ada perubahan komposisi dan PPP mendapatkan kursi di MPR," tutur dia.

Suryadharma kemudian masuk ke dalam ruang rapat fraksi PPP yang sudah terisi penuh anggota partai berlambang ka'bah. Sementara Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar tampak hilir mudik sambil mengangkat telepon tanpa menyambut Suryadharma.

Sementara Suryadharma datang ke ruang fraksi, tak lama kemudian sejumlah pengurus parpol koalisi Jokowi-JK bedatangan seperti Said Abdullah, Tubagus Hasanuddin, dan Ahmad Basarah (PDI-P), Saleh Husin (Partai Hanura), Abdul Kadir Karding (PKB). Mereka datang untuk melakukan kontrak politik bersama Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang dijagokan sebagai calon wakil ketua MPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com