KPK Akan Ungkap Bukti Bonaran Suap Akil Mochtar dalam Persidangan Nanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyatakan pihaknya tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang mengenai alat bukti yang menjadikan dasar bagi KPK untuk menetapkannya sebagai tersangka selama proses pemeriksaan. Bonaran ditetapkan sebagai tersangka penyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan kepala daerah Tapanuli Tengah.

Johan mengatakan, seluruh alat bukti yang dimiliki KPK akan ditunjukkan dalam persidangan nantinya. "Menunjukkan itu nanti di pengadilan, nanti di pengadilan Bonaran bisa argumentasi mengenai sangkaannya," kata Johan di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Johan menanggapi Bonaran yang memertanyakan alat bukti yang dimiliki KPK. Bonaran keberatan ditahan KPK dan dia menilai lembaga antikorupsi itu belum menunjukkan alat bukti kepadanya selama pemeriksaan perdana Bonaran hari ini.

KPK menahan Bonaran seusai pemeriksaannya sebagai tersangka selama kurang lebih tujuh jam. Pengacara Bonaran, Tommy Sihotang mengatakan bahwa pihaknya akan menggugat KPK ke Mahkamah Konstitusi terkait bukti-bukti tersebut.

Tommy juga mengancam akan melaporkan penahanan kliennya ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan ke Dewan Etik KPK. Terkait rencana gugatan pihak Bonaran tersebut, Johan menanggapinya dengan santai.

"Ya silahkan saja, itu haknya dia, ke mana saja, hak setiap warga negara apabila dia merasa bahwa yang dilakukan penegak hukum tidak pas, ya silahkan saja," ujar Johan.

Johan mengingatkan, penahanan terhadap Bonaran merupakan kewenangan tim penyidik. Ada pertimbangan subyektif maupun obyektif yang mendasari penyidik memutuskan untuk menahan Bonaran.

"Alasan obyektif untuk kepentingan penyidikan. Subyektif penyidik mungkin khawatir tersangka bisa mempengaruhi saksi, atau menghilangkan alat bukti, atau mengulangi perbuatannya," sambung Johan.

Informasi saja, KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka pada 19 Agustus lalu. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Akil.

Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Akil terbukti menerima suap terkait dengan Pilkada Tapanuli Tengah sebesar Rp 1,8 miliar. Diduga, uang yang berasal dari Bonaran itu disetorkan ke rekening perusahaan istrinya, CV Ratu Samagat, dengan slip setoran ditulis "angkutan batu bara".

Pemberian uang diduga untuk mengamankan posisi Bonaran yang digugat di MK setelah dinyatakan menang oleh KPUD Tapanuli Tengah. Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangi oleh pasangan Raja Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun, keputusan KPUD tersebut digugat oleh pasangan lawan.

Selanjutnya, pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah ditolak sehingga Bonaran dan Sukran tetap sah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Meski demikian, Akil sebenarnya tidak termasuk dalam susunan hakim panel. Panel untuk sengketa pilkada saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Sebelum ditahan, Bonaran membantah menyuap Akil, atau memerintahkan orang lain untuk menyuap Akil. "Saya sudah tunjukkan ke teman-teman rekening saya tadi. Ada tidak rekening saya Rp 1,8 miliar? Tidak punya saya uang tapi dicatat di Pilkada Tapteng di MK lawan saya pengacaranya adalah Bambang Widjojanto, iya kan?" kata Bonaran.