Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Harapan KPK untuk Para Anggota Baru DPR

Kompas.com - 01/10/2014, 14:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, KPK telah memberikan sejumlah agenda pemberantasan korupsi bagi para anggota DPR ke pimpinan DPR sebelumnya. Ia berharap agenda tersebut dapat dikomunikasikan dan diterapkan kembali oleh para anggota DPR baru.

"Kita minta hasil studi KPK mengenai DPR juga dikomunikasikan ke mereka, jadi bagian pekerjaan rumah untuk pimpinan DPR ke depan," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Bambang mengatakan, ada beberapa mekanisme di parlemen yang harus diperbaiki oleh anggota DPR selanjutnya. Pertama, sebut Bambang, sistem rekrutmen staf ahli harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terjaring orang-orang yang sesuai dengan keahliannya.

"Kerjanya anggota Dewan harus ditopang orang-orang hebat yang keahliannya diperlukan," ujarnya.

Selain itu, Bambang mempertanyakan mekanisme untuk meminimalisasi potensi kewenangan dalam lobi di parlemen. Jika tidak ada batasan yang mengatur mekanisme itu, kata Bambang, maka menimbulkan potensi korupsi dalam setiap proses legislasi.

"Ketiga, potensi COI (conflict of interest) hampir di semua komisi yang berkaitan dengan haji, pemilik travel ada di situ. Bagaimana caranya mereka mengontrol sebagai owner tapi juga punya kewenangan sebagai regulator, tidak bercampur," kata Bambang.

Keempat, perbaikan juga perlu dilakukan dalam mekanisme membangun integritas dan akuntabilitas. Menurut Bambang, jika anggota DPR tidak memiliki mekanisme akuntabilitas maka akan sulit menjalankan kewenangan parlemen.

"Kelima, harus ada evaluasi terhadap kinerja badan kehormatan di DPR. Kalau sekarang ada dewan kehormatan terus nanti kinerjanya tidak berdasarkan evaluasi, kerjanya sama saja dengan badan kehormatan," ujar Bambang.

Bambang berharap, KPK diberi keleluasaan untuk membuat pertemuan dengan para anggota DPR baru untuk menyampaikan masukan-masukan tersebut. "Itu yang akan kita minta. Hari ini bapak ketua (Abraham Samad) udah ke sana (DPR) untuk menyampaikan itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com