Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dituding Hanya Manfaatkan Relawan

Kompas.com - 28/09/2014, 18:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi merasa kasihan kepada relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ucok berpendapat Jokowi-JK telah memanfaatkan kelompok relawan hanya untuk kepentingan pemenangan pemilihan presiden 2014 saja.

Dalam acara diskusi bertajuk 'Membaca arah kabinet Jokowi-JK' di Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (28/9/2014) siang, Ucok menjelaskan bahwa Jokowi tidak melibatkan kelompok relawan dalam berbagai keputusan penting, misalnya soal pembentukan kabinet.

"Jokowi lebih enjoy kepada elite saja. Coba siapa orang dekat Jokowi? Rini Soemarno, Ari Soemarno dan lain-lain. Itu kan orang-orang yang integritasnya dipertanyakan publik," ujar Ucok.

"Kita lihat, kelompok relawan tidak berperan apapun. Di tim transisi atau ring dekat Jokowi misalnya. Itu apa ya artinya? Artinya goodbye kepada relawan setelah menang," sambung Ucok.

Ucok menengarai kelompok relawan yang terkenal dengan militansinya hanya bakal dimanfaatkan Jokowi untuk menghadapi kekuatan politik lawan Jokowi-JK, yakni Koalisi Merah Putih. Dugaan itu terbukti saat Koalisi Merah putih menang menggolkan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

"Pascakoalisi Merah Putih menang di DPR itu, kan relawan bermunculan lagi, ramai-ramai menentang. Itu sudah tanda-tanda. Ibaratnya, relawan akan dibuat seperti herder saja, kasihan relawan itu," lanjut Ucok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com