Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Kalteng Teras Narang Dijagokan Masuk ke Kabinet Jokowi-JK

Kompas.com - 24/09/2014, 22:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Nama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, dikabarkan menjadi salah satu kepala daerah yang dijagokan untuk mengisi jabatan menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Pengusulan Teras Narang itu kini ramai dibicarakan masyarakat di wilayah yang ia pimpin.

Kabar pengusulan itu diketahui dari politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari saat berbincang dengan sejumlah wartawan usai menghadiri diskusi di Jakarta, Rabu (24/9/2014). Menurut Eva, banyak masyarakat Kalimantan Tengah yang ingin agar gubernur yang diusung PDI Perjuangan itu masuk ke dalam struktur kabinet.

“Dari Kalimantan Pak Teras Narang rame nih (dibicarakan akan) diusung untuk dibawa ke sini (Jakarta),” kata Eva.

Seperti diketahui, Jokowi membuka peluang bagi kepala daerah berprestasi untuk dapat masuk ke dalam jajaran menteri yang ia pimpin. Namun, Jokowi juga mempertimbangkan apakah kepala daerah tersebut memang dibutuhkan di tingkat nasional, atau justru dibutuhkan untuk membangun daerah yang mereka pimpin.

Sementara itu, dari postur kementerian, Jokowi sebelumnya telah menyatakan bahwa ada 34 kementerian yang akan mengisi kabinetnya. Jumlah itu terbagi lagi menjadi 18 untuk kalangan profesional, dan 16 untuk kalangan partai politik.

Eva menuturkan, meski Teras Narang dianggap sebagai salah satu kepala daerah berprestasi, namun ia terikat dengan klausul partai politik. Artinya, Teras hanya dapat dicalonkan apabila mendapat persetujuan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lantaran menjadi kader PDI-P.

“Kalau jalurnya dari parpol maka tetep yang mengendorse harus ketua umum. Jadi tetap saja endorsementnya ya dari Bu Mega,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com