Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Menteri, Jokowi Pakai Prinsip "The Right Person in The Right Place"

Kompas.com - 24/09/2014, 12:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo tak ingin terburu-buru untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinetnya. Demikian pula ketika memilih kepala daerah yang akan direkrut sebagai menteri.

Menurut Rini, kepala daerah yang dipilih Jokowi sebagai menteri adalah mereka yang dinilai memiliki visi yang sama untuk menyejahterakan rakyat. Jokowi, kata Rini, juga akan mempertimbangkan apakah kepala daerah itu lebih dibutuhkan daerahnya atau bisa berkiprah memberikan kontribusi yang lebih besar di level nasional.

"Beliau tetap menekankan prinsip the right person in the right place. Yang paling utama adalah mempunyai nilai yang sama dalam arti ingin menyejahterakan masyarakat," kata Rini di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014).

Hingga saat ini, kata Rini, banyak masukan terkait calon-calon menteri. Nama-nama itu telah masuk kantong Jokowi untuk dipertimbangkan mana yang layak dan tidak.

Beberapa nama kepala daerah berprestasi telah beredar di sejumlah lini masa untuk dijagokan sebagai calon menteri yang akan datang, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Bupati Banjar Sultan Khairul Saleh, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Bahkan, nama mereka telah masuk situs seleksi calon menteri yang sengaja dibuat oleh berbagai pihak. Lalu, di antara sejumlah nama kepala daerah berprestasi yang ramai diperbincangkan di publik itu, siapakah yang nantinya akan ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi menteri?

"Ah saya enggak berani ngomong," kata Rini seraya tertawa.

Sebelumnya, Jokowi telah membocorkan bahwa ada kandidat menterinya yang berasal dari kepala daerah berprestasi.

"Ada yang masuk dalam kandidat. Namanya jangan kamu ikut urusi. Ada pokoknya," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (22/9/2014) petang.

Jokowi memastikan bahwa kepala daerah yang telah masuk radar pantauannya lebih dari satu. Namun, Jokowi enggan menyebutkannya karena Tim Transisi tengah menggodok kriteria calon menteri. Kriteria itu akan dicocokkan dengan usulan nama yang masuk ke kantong Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com