Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Indonesia Negara Demokrasi Paling Damai

Kompas.com - 22/09/2014, 20:13 WIB

MAMUJU, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi paling damai di dunia, karena melaksanakan Pemilihan Presiden tanpa konflik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulbar ke-10, di Lapangan Merdeka Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (22/9/2014).

"Kita tentu sangat bersyukur, demokrasi di negara ini telah berjalan baik, selama Pilpres digelar tidak ada konflik yang mengakibatkan orang meninggal," kata JK.

Acara ini dihadiri Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, sejumlah gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi maupun Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sulbar serta anggota DPRD Sulbar, serta bupati lima kabupaten di Sulbar.

Meski ada perbedaan pendapat selama Pilres , menurut JK, masih dalam batas wajar, dan tidak mengakibatkan konflik.

"Tidak ada bangsa yang memiliki nilai pluralisme seperti Indonesia, meski pun terdiri dari beberapa agama, dan suku bangsa, namun masyarakatnya paling damai dalam kehidupan berdemokrasi, satu sama lain saling menghargai," katanya.

Kondisi ini, kata JK, berbeda dengan yang terjadi di negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina.

"Dan lebih parah di negara Timur Tengah yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, mereka saling bunuh untuk mencapai kekuasaan dalam pemilu," kata JK.

Ia berharap, demokrasi di Indonesia tetap dipertahankan dan dijaga serta tetap membangun negara untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com