Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik soal Jatah Menteri untuk Parpol, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 18/09/2014, 09:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Porsi kursi menteri yang dialokasikan presiden terpilih Joko Widodo untuk partai politik dinilai terlalu besar. Jokowi akan memberikan 16 kursi menteri untuk diisi calon dari kalangan partai politik. Kritik pedas pun mengalir karena dianggap tak sesuai dengan janjinya ketika kampanye yang menyatakan akan membentuk kabinet kerja dan membangun koalisi tanpa bagi-bagi kekuasaan.

Apa tanggapan Jokowi atas kritik itu?

Ia hanya merespons santai. Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, yang terpenting adalah pemilihan nama menteri yang menduduki posisi itu.

"Yang penting kan orang yang mendudukinya. Yang penting siapa yang ada di situ. Bukan soal jumlah ya," kata Jokowi seusai melepas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Jokowi mengatakan, ia terbuka menerima masukan nama-nama calon menteri dari pihak mana pun, termasuk partai pendukungnya.

"Ya enggak apa-apa. Siapa pun siapkan nama, enggak apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan ada 34 kementerian di kabinet. Sebanyak 18 kementerian akan dipimpin oleh menteri dari kalangan profesional dan 16 kementerian dari partai politik.

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, alokasi jumlah menteri untuk partai itu akan diberikan kepada partai pendukung. Menurut dia, pemerintahan mendatang dihadapkan pada realitas politik yang mewajibkan perlunya keterwakilan partai di pemerintahan demi menjaga hubungan dengan partai-partai di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com