JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bisa saja fasilitas dan gaji untuk para menteri ditingkatkan nantinya. Hanya, hal itu baru bisa dilakukan jika kondisi ekonomi Indonesia membaik.
"Kalau ruang fiskal kita besar, pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, defisit neraca perdagangan bagus, defisit APBN sedikit, saya kira rakyat tidak akan teriak kalau menteri diberi fasilitas gaji lebih," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Menurut Jokowi, gaji dan fasilitas bagi pejabat negara selama ini sering menjadi sorotan tajam lantaran tidak diimbangi dengan kinerja yang baik. Namun, Jokowi enggan membicarakan lebih jauh mengenai fasilitas untuk para pejabat yang membantunya ini nanti.
"Kerja saja belum, kok tanya fasilitas. Jadi, mau cari fasilitas, apa mau kerja untuk rakyat?" ujar dia. (Baca: SBY: Gaji Menteri Pas-pasan, Jangan Divonis Suka Hidup Mewah)
Sebelumnya, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa gaji menteri masih di bawah gaji dirut BUMN atau pimpinan komisi, seperti KPK. Oleh karena itu, tidak heran jika ada menteri yang tergiur untuk korupsi.
JK pun berharap menteri-menteri di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik. (Baca: Jusuf Kalla Berencana Naikkan Gaji Menteri pada Pemerintahannya)