Tak Mau Ada Perpecahan, Agung Laksono Pasrah soal Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, dia tidak ingin ada perdebatan panjang mengenai waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Agung memasrahkan hal itu kepada Dewan Pimpinan Pusat sebagai pemegang wewenang.

"Cara ini juga menghindarkan perpecahan, gontok-gontokan, karena pasti yang ambil untung bukan Golkar sendiri, melainkan partai lain," ujar Agung saat ditemui di sela acara Musyawarah Pimpinan Nasional Kosgoro di Ancol, Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Agung mengatakan, jangan sampai masyarakat menilai Partai Golkar sebagai partai sesepuh yang tidak dapat mengatasi konflik internal. Menurut dia, jalan keluar atas permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog sehingga berujung pada sebuah titik temu.

"Yang penting bukan dengan kekerasan, bukan pemaksaan, dan tidak juga pecat-memecat," kata Agung yang sempat diisukan dicopot dari kepengurusan DPP Golkar karena mendesak penyelenggaraan munas pada tahun ini.

Agung mengatakan, berbulan-bulan ia ngotot untuk mempercepat munas karena hal ini seharusnya dilaksanakan pada Oktober 2014, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Namun, karena tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan munas, ia menyerahkannya kepada DPP Golkar selaku pemegang wewenang.

"Saya siap 2014, tetapi siap juga sebagaimana diputuskan DPP. Akhirnya keberatan pribadi itu menjadi lumer karena kepentingan nasional," ujar Agung, yang mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

Ia menambahkan, keputusan waktu pelaksanaan munas akan disahkan melalui forum resmi, yakni rapat pimpinan nasional pada Oktober 2014. Rapimnas diperkirakan akan dilakukan seusai hari ulang tahun ke-50 Partai Golkar.