Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Opsi 34 Kementerian Tak Diutak-atik

Kompas.com - 13/09/2014, 16:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo meminta Tim Transisi mendalami opsi kabinet dengan 34 kementerian. Opsi itu menjadi pilihan dari lima opsi kabinet yang ditawarkan oleh Tim Transisi.

Deputi Tim Transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menjelaskan, pihaknya telah memberikan lima opsi kabinet ke Jokowi pada 28 Agustus 2014 lalu. Lima opsi itu adalah 34 kementerian, 31 kementerian, 29 kementerian, 24 kementerian, dan 20 kementerian.

"Pak Jokowi-JK mendalami opsi 34 kementerian. Arahannya adalah opsi itu tidak diutak-atik dulu. Belum berarti diputuskan, tapi opsi itu sudah dipahami Jokowi-JK untuk kemudian didalami," kata Andi, di Kantor Tim Transisi, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).

Dalam opsi 34 kementerian itu, kata Andi, ada 19 kementerian saat ini yang akan dipertahankan. Sedangkan enam kementerian diubah nomenklaturnya, enam kementerian hasil penggabungan, dan tiga kementerian baru.

Jokowi meminta Tim Transisi menganalisis lingkaran perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi, sampai pertanggungjawaban program pemerintah. Analisis dilakukan untuk mendeteksi potensi tumpang tindihnya sebuah program yang dijalankan oleh beberapa kementerian.

"Ada tidak yang masih bisa dirampingkan? Ada tidak yang masih bisa diperkuat? itu yang sedang dilakukan untuk diselesaikan 15 September (2014)," ujarnya.

Untuk diketahui, 15 September adalah batas akhir kelompok kerja menjalankan tugasnya membantu Tim Transisi. Ada sekitar 22 topik utama yang akan dilaporkan pada Jokowi sesuai dengan jumlah pokja. Pokja diberi waktu untuk melakukan revisi pada laporannya maksimal sampai 30 September 2014.

Setelah pokja selesai bekerja, maka pekerjaan Tim Transisi sedikit longgar. Pasalnya, penyiapan transisi pemerintahan akan lebih dominan di area politik. Di area ini, Jokowi-JK akan banyak berkomunikasi dengan elite partai politik dan pihak lainnya untuk menentukan komposisi kabinet pemerintahannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com