Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

28 DPW Dukung Pencopotan Suryadharma sebagai Ketum PPP

Kompas.com - 10/09/2014, 12:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 28 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pencopotan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum. Suryadharma resmi dicopot dari pucuk pimpinan partai berlambang Kabah itu pada rapat pimpinan harian PPP di Jakarta, Selasa (9/9/2014) malam.

"Teman-teman wilayah yang saat ini telah melakukan silaturahim sebanyak 28 DPW, seluruhnya sepakat dan mendukung keputusan DPP yang diselenggarakan pada malam tadi," ujar Ketua DPW Banten Mardiono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Dalam jumpa pers itu, hadir para pengurus DPW PPP, di antaranya Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, Ketua DPW Kalimantan Barat Ahmadi Usman, Ketua DPW Nusa Tenggara Timur Yahidin Umar, dan Sekretaris DPW Kalimantan Timur Awaludin Noor.

Mardiono mengungkapkan, pencopotan terhadap Suryadharma itu adalah tindak lanjut dari permintaan kader di daerah yang menginginkan marwah PPP kembali. Kader di daerah, kata dia, meminta hal itu setelah Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sewaktu menjabat Menteri Agama.

"Apa yang diputuskan oleh rekan-rekan DPP bukan didasari pada rasa ketidaksukaan pribadi kepada Ketum, tapi ini semata karena kecintaan terhadap beliau agar fokus menjalani kasus hukum yang menimpanya," ucap Mardiono.

PPP menyelenggarakan rapat pengurus harian pada Selasa malam hingga Rabu dini hari tadi. Di dalam rapat itu diputuskan Suryadharma dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum. Suryadharma melakukan walk out dan tidak menerima pencopotannya itu.

Saat ini, posisi Ketua Umum dipegang oleh Emron Pangkapi yang diberi tugas menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum. Nantinya Emron bertugas menjalankan musyawarah kerja nasional (mukernas) sebagai persiapan pelaksanaan muktamar untuk mencari ketua umum baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com