Bagi Gerindra, Pilkada oleh DPRD Sesuai Cita-cita "Founding Fathers"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku heran dengan protes yang berdatangan dari banyak pihak terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Fadli merasa tidak ada yang salah dengan pelaksanaan pilkada yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat itu.

"Pilkada melalui DPRD tak melanggar konstitusi, justru sesuai cita-cita founding fathers yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan sesuai UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis," kata Fadli Zon melalui siaran pers, Rabu (10/9/2014) pagi.

Terlebih lagi, kata Fadli, pilkada langsung sejak 2005 justru diwarnai banyak kekurangan. Selama 9 tahun pelaksanaannya, kata dia, pilkada langsung terbukti membuat politisi menjadi "kutu loncat", memanfaatkan parpol sebagai tunggangan sesaat dan berkongsi dengan para bandar dan mafia.

"Akibatnya, ketika terpilih tak pernah memperhatikan rakyat, pembangunan daerah terbengkalai, konflik sosial pasca-pilkada terjadi hampir di semua lapisan masyarakat," ujar Fadli.

Belum lagi, tambah dia, korban jiwa akibat kerusuhan dan waktu yang habis terbuang hanya untuk proses politik yang tak sehat. Menurut Fadli, selama ini sudah ada 330-332 kepala daerah terpilih terjerat korupsi.

Dengan mengembalikan pilkada ke DPRD, kata fadli, konflik sosial bisa diminimalisasi. Kepala daerah terpilih bisa langsung fokus bekerja membangun daerah, bersinergi dengan DPRD. Nantinya, yudikatif dan civil society bisa turut mengawasi.

"Pilkada melalui DPRD juga memperkuat parpol sebagai pilar demokrasi. Parpol dituntut memilih kepala daerah terbaik. Parpol ikut bertanggung jawab atas kinerja kepala daerah yang dipilihnya," ucap Fadli.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masih mendukung kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD seperti Orde Baru.