Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprotes SBY, Gedung Lapas Khusus Teroris di IPSC Batal Digunakan

Kompas.com - 08/09/2014, 15:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Gedung Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana terorisme di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Jawa Barat, akhirnya batal digunakan. Pembatalan itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap sel khusus napi teroris tersebut bakal membahayakan IPSC secara keseluruhan.

"Beliau keberatan jangan jadi LP khusus. Tapi kegiatan deradikalisasi akan jalan terus," ujar Kepala BNPT Ansyaad Mbaai di IPSC, Senin (8/9/2014).

Ansyaad sebelumnya sempat berdebat panjang dengan Presiden SBY. Dia menilai LP khusus napi teroris sangat diperlukan. Pasalnya, saat ini 28 kepala LP mengeluhkan keberadaan napi teroris yang justru mendoktrin napi biasa hingga sipir.

Oleh karena itu, Ansyaad mengatakan, BNPT membangun sel tahanan khusus yang terdiri dari 38 kamar dengan kapasitas 144 orang. Sel tahanan ini juga dilengkapi ruang konsultasi dengan ulama, psikolog, hingga para mantan napi teroris sebagai upaya deradikalisasi.

Namun, gedung yang sudah dibangun dan tinggal menyusun petunjuk teknis dengan Kementerian Hukum dan HAM itu tidak disetujui Presiden SBY. (baca: Anggap Berbahaya, Presiden dan Kapolri Tolak Lapas Teroris yang Sudah Dibangun di IPSC)

Ansyaad menuturkan, gedung itu tetap akan digunakan, tetapi hanya untuk program deradikalisasi. Jadi, nantinya napi teroris yang dinilai radikal dan militan akan dibawa ke IPSC untuk mendapat program deradikalisasi, setelah itu napi akan dikembalikan ke tahanan asalnya.

"Sementara untuk LP khusus nanti akan dibicarakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com