Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Ingin Golkar Sebagai Oposisi dan Sparring Partner Pemerintah

Kompas.com - 07/09/2014, 15:53 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menginginkan agar partai berlambang beringin itu ke depan berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik negara.

"Mitra kritis pemerintah yang dimaksud adalah Golkar berperan sebagai kawan sekaligus lawan berfikir atau sparring partner pemerintah," kata Agung laksono dalam Diskusi Panel Nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Yogyakarta, Minggu.

Ia meyakini dengan berada di luar pemerintah, Partai Golkar akan lebih banyak berbuat untuk masyarakat serta mampu berperan aktif membentuk dan mewarnai kebijakan negara untuk kepentingan rakyat.

Namun demikian, lanjut dia, meskipun berada di luar pemerintah, partai tersebut sebaiknya berperan sebagai penyeimbang yang konstruktif tanpa memiliki niat menggulingkan pemerintah.

"Lebih mengarah pada penyeimbang yang konstruktif atau penyeimbang yang berbasis kemitraan dengan tidak mengembangkan sikap kebencian atau permusuhan dengan pemerintah, apalagi ingin menggulingkan (pemerintah), bukan begitu," kata dia.

Menurut dia, dengan mengembangkan posisi demikian, Partai Golkar akan memiliki fungsi yang lebih fleksibel dalam mengkritisi ataupun mendukung kebijakan pemerintah.

"Kalau keputusannya (pemerintah) bagus, cocok, dan sesuai dengan program prorakyat, dan memperkuat daya saing serta mencerdaskan bangsa ya harus kita dukung," kata dia.

Sikap kritis terhadap pemerintah, menurut dia, bukan berarti apriori sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil pemerintah.

Dengan langkah strategis itu, ia menambahkan, selain sebagai partai modern, Golkar akan tetap menjadi "the parties of ideas" yang dihormati dan disegani oleh pemerintah dan juga dicintai oleh rakyat.

Sebelumnya Agung berbeda sikap dengan partainya, ia menyebut Partai Golkar sebaiknya bisa mendukung pemerintahan baru. Agung menilai sebaiknya jajaran pengurus Partai Golkar mulai kembali memikirkan komitmen tetap bergabung pada koalisi Prabowo-Hatta yang akan berada di luar pemerintahan. Menurut dia, menjadi oposisi, membuat partai akan bersikap apriori. (Baca : Agung Laksono: Golkar Sebaiknya Dukung Pemerintahan Baru)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com