Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jero Wacik Harus Mundur dari Partai

Kompas.com - 03/09/2014, 15:23 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, sesuai dengan pakta integritas Partai Demokrat, Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik harus mengundurkan diri dari partai setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengenai posisi menteri aktif di Kementerian ESDM, Max mengatakan, Partai Demokrat menyerahkan kebijakannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dalam pakta integritas sudah dijelaskan, kader yang ditetapkan sebagai tersangka harus mengundurkan diri, tidak terkecuali Jero Wacik yang mempunyai posisi strategis sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat," ujar Max di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Max mengatakan, Partai Demokrat akan memisahkan diri dari proses hukum yang akan dijalani oleh Jero. Namun, sebagai lembaga politik, Partai Demokrat akan menyiapkan bantuan hukum jika Jero meminta hal itu kepada partai.

"Apakah yang bersangkutan akan menggunakan lembaga bantuan hukum dari partai atau tidak, itu terserah Pak Jero," ungkap dia.

Terkait posisi Jero sebagai menteri dan anggota DPR terpilih 2014-2019, Max mengatakan hal itu berada di luar kewenangan partai.

"Kalau proses di kabinet, itu terserah Presiden. Kalau sebagai anggota DPR terpilih, harus diproses mulai dari partai hingga KPU. Silakan tanya KPU, siapa nama yang ada di bawah beliau (Jero)," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com