Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jokowi Minta SBY Naikkan Harga BBM, Sama Saja "Jebakan Batman"

Kompas.com - 29/08/2014, 14:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak usulan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tepat. Ramadhan justru menuding usulan Jokowi tersebut untuk menjebak SBY.

"Sekarang masalahnya bahwa meminta Pak SBY menaikkan BBM, sama saja dengan 'jebakan Batman'," kata Ramadhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ramadhan mengatakan, SBY akan menaikkan BBM jika memang dirasa perlu, bukan karena usulan pihak lain, termasuk dari Jokowi. (baca: SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Dalam masa pemerintahannya saja, kata Ramadhan, SBY sudah empat kali menaikkan harga BBM. Hal tersebut bukan karena desakan, melainkan demi menyehatkan kebijakan fiskal negara. (baca: CT: Tak Ada yang Melimpahkan Beban BBM ke Pemerintahan Jokowi-JK)

"Pak SBY orang yang terencana, tidak bisa bekerja sembarangan atau acak- acakan. Dia orang yang mempunyai kebijakan dengan perencanaan yang matang. Dengan efektivitas cuma 25 hari, saya rasa tidak mungkin untuk menciptakan kondisi bagi kenaikan itu sendiri," ujar Ramadhan.

Dia menyarankan agar Jokowi tidak perlu takut menaikkan harga BBM setelah dilantik nanti. Ramadhan mencurigai, permintaan Jokowi kepada SBY untuk menaikkan harga BBM disebabkan karena tersandera politik PDI Perjuangan yang selalu menolak kenaikan BBM pada era SBY.

"Saran saya ke Pak Jokowi jangan terlalu gentar untuk BBM ini. SBY saja 2005 naikkan BBM 140 persen, tahun lalu 35 persen. Jadi, Jokowi tersandera politik partai karena partainya mengharamkan kenaikan BBM," ujarnya.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana. (baca: JK: Soal Kenaikan Harga BBM, Besok Juga Oke)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com