Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Butuh 48 Kapal Perang

Kompas.com - 28/08/2014, 09:37 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mencatat besaran kebutuhan ideal alat utama sistem senjata (Alutsista) untuk memperkuat keamanan perairan Indonesia sesuai rencana strategis mencapai 48 unit kapal, termasuk armada untuk perang.

"Dari puluhan kapal itu sebanyak 16 unit berupa kapal cepat rudal (KCR) 60 meter, 16 unit KCR 40 meter, dan 16 unit kapal patroli cepat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai menerima kapal pesanan TNI AL yang kedua, KCR 60 M dengan nama KRI Tombak-629, di Dermaga PT PAL Indonesia, di Surabaya, Rabu (27/8/2014), seperti dikutip Antara.

Mengenai pembangunan 16 unit KCR tersebut, kata Purnomo, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi, sampai sekarang kapasitas produksi PT PAL Indonesia hanya tiga unit kapal per tahun.

"Total KCR yang kami pesan tergolong multi role karena dipersenjatai dengan rudal, meriam, dan software yang bisa digunakan untuk perang elektronik," ujarnya.

Ia menambahkan, desain kapal yang dilengkapi sistem multi role itu diyakini mampu bertempur dengan mengantisipasi serangan udara, laut, maupun darat.

"Bahkan terhadap perang warfare sekalipun," katanya.

Pada kesempatan serupa, KSAL Laksamana Marsetyo menambahkan, pembangunan KCR 60 meter akan diserahkan ke PT PAL Indonesia sebagai Lead Integrator. Sementara, untuk KCR 40 meter nantinya akan dibangun di galangan kapal di Batam.

"Dengan demikian, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produksi galangan kapal nasional," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin mengemukakan, terkait pembangunan satu unit KCR 60 m tersebut membutuhkan dana Rp 125 miliar. Besaran tersebut hanya pembangunan fisik atau belum termasuk biaya persenjataannya.

"Kini KCR kedua pesanan TNI AL tersebut diberi nama KRI Tombak-629. Kapal itu dipesan di tempat kami dan hari ini diterima langsung Menhan, Purnomo Yusgiantoro," katanya.

Sebelumnya, lanjut dia, Kemenhan telah menerima kapal pertama pada 28 Mei lalu yang diberi nama KRI Sampari. Rencananya, kapal terakhir pesanan Kemenhan diserahkan pada September tahun 2014 dan sekarang masih dalam proses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com