Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Negosiasi dengan Koalisi Merah Putih Cukup Dua atau Tiga Orang Saja

Kompas.com - 27/08/2014, 16:29 WIB


MANADO, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, ada dua isu hangat yang beredar di partainya saat ini.

"Kedua isu tersebut adalah Munas (Golkar) dan Koalisi Merah Putih," kata Aburizal dalam silaturahim dan pembekalan kader Golkar terpilih dari Indonesia timur di Manado, Rabu (27/8/2014), seperti dikutip Antara.

Aburizal mengatakan, isu munas yang dibicarakan di internal Golkar lantaran ada pihak yang mengembuskanya. Karena itu, ia mengaku harus melakukan penegasan terhadap aturan partai.

Menurut Aburizal, waktu pelaksanaan munas selanjutnya pada 2015 telah sesuai dengan keputusan munas pada 2009.

"Maka, siapa pun yang menjadi ketua umum wajib melaksanakan keputusan tersebut, yakni menggelar munas pada 2015 sesuai dengan keputusan bersama sebelumnya," katanya.

Selain itu, isu kedua adalah Koalisi Merah Putih, yang dibangun bersama dengan sejumlah partai saat pemilihan presiden waktu lalu. Aburizal mengaku dirinya yang mengusulkan agar Koalisi Merah Putih dipermanenkan agar siapa pun yang akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan tidak akan terlalu pusing saat bernegosiasi dengan banyak orang.

"Karena di parlemen itu ada banyak keterwakilan partai, jadi akan banyak yang harus ditemui. Tetapi, jika hanya ada koalisi permanen, maka tidak akan banyak orang yang ditemui untuk negosiasi, cukup dua atau tiga orang saja," katanya.

Aburizal menambahkan, yang harus diingat bahwa Koalisi Merah Putih itu punya mukadimah yang tegas dan harus didukung semua kader Golkar. Ada empat prinsip yang dipegang, yakni menjaga Pancasila, menjamin hak warga negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan "check and balances".

Untuk itu, ia meminta semua kader Golkar dalam koalisi itu tidak menjadi oposisi dan menentang semua kebijakan pemerintah walaupun prorakyat, tetapi harus mendukung program pemerintah jika memang program itu baik untuk masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com