Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Mendukung Rencana Nusron Menggugat Aburizal Rp 1 Triliun

Kompas.com - 22/08/2014, 13:42 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mendukung rencana Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah yang hendak menggugat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebesar Rp 1 triliun.

"Baguslah, kita mulai dengan hukum," kata JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2014) malam kemarin.

Nusron, Agus, dan Poempida dipecat dari Partai Golkar karena dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal, partai telah menentukan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kader yang nekat mendukung Jokowi-JK pun dipecat dari partai.

JK mengatakan, langkah ketiga orang itu mendukung pasangan Jokowi-JK bukanlah sesuatu yang salah karena hak memilih dan hak dipilih melekat pada setiap orang. Selain itu, langkah ketiganya mendukung Jokowi-JK juga bukan suatu hal yang salah karena pada pilpres kali ini hanya JK kader dari Partai Golkar yang maju.

"Itu di atas daripada semua, tidak bisa dihalangi oleh partai," ujar JK.

Ketiga orang itu mengaku dipecat pada 24 Juni lalu tanpa mendapatkan surat peringatan sebelumnya. Padahal, pada 26 Juni, ketiganya sempat melayangkan surat sanggahan ke DPP Partai Golkar. Karena dipecat, ketiganya terancam batal menjadi anggota DPR periode 2014-2019 meski telah terpilih di daerah pemilihan masing-masing.

Aburizal dalam salah satu kesempatan mengakui pihaknya sudah memberikan waktu 60 hari kepada ketiganya untuk menghadap Mahkamah Partai usai pemecatan. Namun, hal itu sama sekali tidak dimanfaatkan ketiganya. Selain pemecatan, DPP Partai Golkar juga mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Nusron dan Agus tidak diloloskan menjadi anggora DPR periode 2014-2019.

Agus menilai Aburizal telah melakukan kebohongan, mencemarkan nama baik ketiganya, dan telah melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, ketiga orang yang dipecat itu berencana menggugat ke pengadilan negeri. Mereka menuntut ganti rugi Rp 1 triliun.

Jika berhasil, uang itu rencananya akan digunakan untuk membantu korban lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, uang tersebut juga akan digunakan untuk merealisasikan janji Aburizal pada Musyawarah Nasional (Munas) 2009 lalu, yakni membangun kantor DPP Partai Golkar. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com