Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Menyedihkan, Uluran Tangan SBY Dinilai Merecoki Jokowi

Kompas.com - 22/08/2014, 11:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku kecewa dengan adanya sejumlah oknum yang menganggap uluran bantuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai upaya untuk mengganggu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kekecewaan yang sama telah diutarakan SBY melalui akun Twitter.

"Sungguh menyedihkan manakala uluran tangan SBY untuk membantu kemulusan proses transisi dinilai sebagai upaya merecoki presiden yang baru. Sungguh tidak pada tempatnya penggunaan kata 'jangan merecoki Pres baru'," kata Amir dalam pesan singkat, Jumat (22/8/2014).

Menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan, uluran tangan SBY untuk membantu kemulusan proses transisi yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan di DPR beberapa waktu lalu adalah tulus tanpa pamrih dan tanpa syarat apa pun. Uluran tangan tersebut, kata Amir, semata-mata didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar seorang pemimpin yang ingin melakukan terbaik agar penggantinya sukses pada awal masa tugasnya.

"SBY ingin meletakkan satu tradisi baru yang akan berguna dalam perjalanan bangsa ke depan," papar Amir.

Terkait dengan posisi Partai Demokrat ke depan, Amir menuturkan, partainya akan berada di luar pemerintahan. Namun, pihaknya akan tetap mendukung semua program yang dianggap pro-rakyat. (baca: Arahan SBY, Demokrat Lebih Bermartabat Jadi Penyeimbang)

Sebelumnya, SBY sempat menulis rangkaian tweet dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta)

Salah satu bunyi tweet-nya adalah soal anggapan SBY sebagai pengganggu. (baca: Lewat Twitter, SBY Nyatakan Tak Akan "Ngerecoki" Jokowi)

"Pesan negatif itu berbunyi 'SBY & PD (Partai Demokrat) jangan ngrecoki Jokowi'. Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi," tulisnya.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan, dirinya dan partainya sama sekali tidak memiliki niat dan pemikiran untuk merecoki Jokowi-JK. Ia dan partainya tidak haus kekuasaan dan akan tetap bersikap independen serta menjadi penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

"Saya dengan senang hati membantu jika memang dikehendaki. Jadi terserah kepada Presiden Baru. Tidak ada pikiran buruk dari saya," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Nasional
176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

Nasional
Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Nasional
Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Nasional
Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Nasional
Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com