Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakorlantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Kompas.com - 26/05/2024, 10:05 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, lembaga antirasuah seharusnya bisa mengusut dugaan gratifikasi eks Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen (Purn) Djoko Susilo.

Alex mengatakan, dalam persidangan perkara dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Djoko, terungkap terdapat banyak aset yang diduga bersumber dari gratifikasi.

Adapun Djoko kembali menjadi sorotan karena terpidana korupsi itu mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk kedua kalinya ke Mahkamah Agung (MA) melawan KPK.

Baca juga: Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik Cicak Vs Buaya Jilid 2

“Patut diduga sumber penghasilan berasal dari gratifikasi,” kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/5/2024).

Alex menuturkan, KPK telah menangani kasus gratifikasi eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo serta pejabat Ditjen Bea dan Cukai Andhi Pramono dan Eko Darmanto.

Perkara mereka dimulai dari temuan bahwa hartanya tidak sebanding dengan penghasilan yang sah dan dituangkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berkaca dari kasus-kasus ini, menurut Alex, KPK bisa menjerat Djoko Susilo dengan pasal gratifikasi.

“Mestinya KPK bisa kembali melakukan penyelidikan dugaan korupsi menerima gratifikasi terhadap yang bersangkutan,” ujar Alex.

Tidak hanya itu, menurut Alex, KPK seharusnya juga menyita aset-aset yang diduga dibeli Djoko dengan menggunakan nominee atau ornag lain.

“Termasuk aset-aset yang dalam putusan PK diminta untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan,” tutur mantan hakim tersebut.

Sebelumnya, kuasa hukum Djoko Susilo, Juniver Girsang mengkonfirmasi kliennya kembali mengajukan PK ke MA dalam kasus simulator SIM.

Perkara kliennya telah teregister dengan Nomor Perkara 756 PK/Pid.Sus/2024. Permohonan itu masuk pada 20 April lalu.

“Status dalam proses pemeriksaan Majelis,” sebagaimana dikutip dari situs MA.

Baca juga: Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Perkara PK Djoko yang kedua ini akan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Suharto dengan empat anggotanya, H. Ansori, Sinintha Yuliansih Sibarani, Jupriyadi, dan Prim Haryadi.

Kuasa hukum Djoko, Juniver Girsang menyebut pihaknya memiliki bukti baru (novum) yang dinilai bisa membebaskan kliennya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sinyal Kuat PKS, PKB, PDI-P Bakal Dukung Anies di Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, PDI-P Bakal Dukung Anies di Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com