Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pendukung Prabowo-Hatta Diprediksi Bubar

Kompas.com - 20/08/2014, 09:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diprediksi akan mengalihkan dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengamat politik dari Center Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, partai-partai tersebut akan mempertimbangkan manfaat kekuasaan yang akan diperoleh dari pemerintahan selanjutnya.  Menurut dia, mayoritas partai politik di Indonesia sangat memuja kekuasaan. Tujuan politiknya bukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi sebisa mungkin berinvestasi dalam pemerintahan yang berkuasa.

"Dalil saya, atmosfer politik yang memuja pragmatisme itu yang membuat koalisi permanen (pendukung Prabowo-Hatta) akan buyar. Saya tidak melihat koalisinya dibangun karena keprihatinan, tapi untuk kekuasaan," kata Kristiadi saat dihubungi, Rabu (20/8/2014).

Koalisi permanen yang mendukung Prabowo-Hatta adalah Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PPP, PBB, Partai Golkar, dan PKS. Dari seluruh partai tersebut, Kristiadi yakin setidaknya Demokrat, Golkar, dan PPP akan mengalihkan dukungannya ke kubu Jokowi-Kalla. Menurut Kristiadi, PPP dan Golkar telah sejak awal mengalami gejolak di internal terkait pilihan koalisi kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2014.

Gejolak itu makin mengemuka setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Sementara itu, Demokrat, kata Kristiadi, cenderung menahan diri untuk menyamarkan ambisinya ada dalam pemerintahan selanjutnya. Faktor penyebabnya adalah hubungan politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Kristiadi berharap partai yang akan mengubah sikap politiknya harus memiliki landasan kuat dan sikap elegan sebelum membuat keputusan. Rasa keprihatinan pada kesejahteraan rakyat dan kesamaan ideologi harus menjadi pijakan utama sebelum memberikan dukungan tersebut.

"Kekuasaan itu ada karena mandat rakyat. Dalil itu yang seharusnya membuat partai berbondong-bondong mendukung Jokowi, bukan karena kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada dua partai yang saat ini siap bergabung mendukung dirinya. Dua partai itu adalah Demokrat dan PAN. Jokowi tak menyebut detail alasan kedua partai itu akan mendukungnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah dan menegaskan bahwa partainya tak akan merapat dan mendukung Jokowi-Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com