Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puluhan WNA Pemeras Menyamar Jadi Bankir hingga Penyelidik Korupsi

Kompas.com - 21/07/2014, 23:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Kamil Razak mengatakan, puluhan warga negara Tiongkok dan Taiwan yang diciduk polisi memiliki beragam modus operandi dalam menjerat korbannya. Ia menambahkan, tersangka melakonkan beragam peran seperti menjadi pejabat bank hingga penyelidik perkara korupsi.

"Tersangka bertindak selaku pejabat bank yang melayani permohonan kredit nasabah dan meminta nasabah memberi dana administrasi," ujar Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Selain menjadi pejabat bank, imbuh Kamil, beberapa pelaku juga berpura-pura sebagai pejabat antikorupsi yang seolah-olah tengah menyelidiki perkara tindak pidana korupsi sehingga korbannya memohon dan memberikan sejumlah uang agar perkaranya tidak dilanjutkan.

Tidak hanya itu, para pelaku juga memeras pejabat dan pengusaha yang diketahui selingkuh dengan mengancam akan menyebarkan aibnya jika tidak menyerahkan sejumlah uang yang diminta.

"Mereka juga memeras pengusaha yang diketahui menunggak biaya pembayaran pajak. Dalam melakukan aksinya, pelaku terorganisasi dan dalam kelompok besar," kata Kamil.

Dalam melakukan aksinya, kata Kamil, para pelaku memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan penipuan dan pemerasan dari luar Tiongkok dan Taiwan. Hal tersebut demi menghindari penangkapan oleh aparat penegak hukum di negara asalnya.

Kamil menambahkan, para pelaku memiliki kenalan orang lokal untuk mengatur penyewaan rumah, berlangganan internet, dan mempersiapkan upaya melarikan diri jika aksi mereka diketahui petugas. Bahkan, para pelaku menggunakan identitas palsu untuk mengurus keperluan tersebut.

"Pembayaran pun dilakukan secara tunai untuk menghindari pelacakan," ujarnya.

Saat melakukan transaksi informasi elektronik, pelaku menggunakan teknik spoofing untuk mengelabui pelacakan petugas dengan cara memancarkan kembali akses internet yang mereka terima dari pelayanan jasa internet melalui lebih dari satu relay station berupa ruko yang mereka rancang sendiri.

"Mereka melakukan transaksi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perasan dan pengancaman serta mengakibatkan kerugian bagi orang lain," pungkasnya.

Dalam operasi tangkap tangan ini, Polri menciduk 35 warga negara Tiongkok dan 21 warga negara Taiwan. Dalam penggeledahan serempak di enam kota pada 19 Juli lalu, Polri menyita barang bukti berupa 5 laptop, 27 telepon genggam, sebuah iPad, dan 24 kartu pengenal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com