Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak C1 Janggal, KPU Andalkan Formulir Berhologram

Kompas.com - 14/07/2014, 19:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas kecurangan yang mungkin timbul yang ditunjukkan formulir C1 yang dipindai dan diunggah di web KPU. Ini sebab yang menjadi pegangan KPU adalah formulir C1 berhologram yang tidak bisa dimanipulasi, yang dibawa berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU.

"Saya kira C1 yang berhologram itu sebetulnya bisa kami yakini bahwa itu bukti otentiknya. Kami sedang jaga itu, di dalam kotak (suara), disimpan, disegel, dan dibuka pada saat dibutuhkan di setiap tahapan-tahapan berikutnya," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Dia mengatakan, C1 yang dipindai dan C1 berhologram memuat berita acara hasil penghitungan suara dari TPS. Bedanya C1 yang berhologram menjadi acuan untuk rekapitulasi tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan. Sementara itu, C1 biasa, seperti yang dipindai dan diunggah menjadi pegangan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), saksi, dan pengawas pemilu lapangan.

"Dan jangan terlalu khawatir karena kita punya C1 plano yang berhologram, yang jadi referensi pencatatan di TPS. Itu bila diperlukan kalau nanti beragam C1-nya itu akan jadi referensi," kata Hadar.

Dia menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan bukti ada C1 yang dipalsukan. Menurut dia, tampilan formulir C1 dengan kolom yang kosong atau jumlah yang salah tidak serta-merta berarti formulir itu dipalsukan.

"Saya belum dengar ada indikasi pemalsuan C1 sampai saat ini dan mudah-mudahan betul demikian," kata Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com