Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Reaksi Lembaga Survei yang Dilaporkan ke Polisi

Kompas.com - 12/07/2014, 17:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Riset Indonesia Research Center, Yunita Mandolang menanggapi santai lembaganya yang dilaporkan ke polisi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Dia menilai, PBHI sengaja ingin memancing dan memanas-manaskan suasana.

"Kita tidak mau terpancing dengan panas-panasan seperti itu. Menurut saya, kita memang harus proporsional kok. Hasil quick count itu, bukan hasil yang sebenarnya. Hasil sebenarnya nanti dari KPU. Dan kita tidak mau dipanasin dengan itu, perang opini saja," kata Yunita di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Sementara, Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid, mengaku belum tahu mengenai pelaporan itu, oleh karenanya dia enggan berkomentar. "Aku belum tau, nanti saja lah," ujar Husein.

Ketika didesak lebih jauh, Hussein justru terlihat emosi. "Bukan gak masalah dilaporin, masa kalau saya dilaporkan, masa pertanyaannya menjebak begitu. Kita enggak tau motifnya apa, alasannya, kesalahan kita apa. Emang saya kriminal apa," ucapnya.

Selain IRC dan Puskaptis, hari ini PBHI melaporkan dua lembaga survei lainnya yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Menurut Direktur PBHI Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, keempat lembaga itu telah melakukan kebohongan publik dengan mempublikasi hasil quick count yang manipulatif.

Keempat lembaga itu, pada Rabu (12/7/2014), mempublikasikan hasil hitung cepat yang menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara, setidaknya hasil hitung cepat delapan lembaga lainnya menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com