JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk mengatakan, pihaknya menargetkan audit terhadap tujuh lembaga survei terkait hasil hitung cepat pemilu presiden 2014 rampung sebelum 22 Juli 2014 atau sebelum penetapan hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.
Persepi tidak sepakat jika audit dilakukan setelah perhitungan resmi KPU selesai. Hal ini dianggap penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap metode ilmiah.
"Kita akan cek step by step setiap detail pekerjaan mereka. Clean and clear agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap metode ilmiah ini," kata Hamdi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).
Tujuh lembaga yang menjadi anggota Persepi itu, yakni Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, SMRC, Cyrus Network, Populi Center, JSI, dan Puskaptis.
Hamdi mengatakan, masyarakat perlu mendapat kejelasan atas perbedaan hasil hitung cepat yang dilakukan anggotanya. Hasil hitung cepat LSI, Indikator, SMRC, Cyrus Network, dan Populi Center menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dalam perolehan suara.
Namun, hitung cepat JSI dan Puskaptis menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul.
Padahal, kata Hamdi, secara statisik, jika sampel yang diambil sama dan menggunakan metode yang sama, maka seharusnya hasilnya kurang lebih sama."Karena quick count, berbeda dengan survei, hasilnya absolut. Kalau survei berdasarkan opini, opini kan bisa berubah. Masalahnya adalah siapa yang mengambil data secara benar," katanya.
Meski quick count belakangan ini menimbulkan polemik, menurut Hamdi, quick count masih harus dipertahankan untuk mengawal demokrasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat secara cepat dan cerdas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.