Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Pertimbangan "TV One" Gandeng Puskaptis, LSN, dan JSI?

Kompas.com - 10/07/2014, 21:07 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Stasiun televisi TV One menyiarkan hasil quick count atau hitung cepat tiga lembaga survei, yakni dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia terkait hasil Pemilu Presiden 2014.

Sebelumnya, TV One menggandeng lembaga survei Poltracking Institute. Namun, Poltracking memutuskan kontraknya dengan TV One karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Poltracking keberatan TV One menghadirkan tiga lembaga survei lain yang juga melakukan quick count atau hitung cepat.

Lantas, apa pertimbangan TV One memilih tiga lembaga survei yang hasilnya menunjukkan kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersebut?

Manager PR TV One Raldy Doy mengatakan, pemilihan lembaga-lembaga survei tersebut telah melalui proses dan pertimbangan redaksi.

"Teman-teman di News sudah bertemu, sudah interview, dan mereka bisa diajak kerja sama," kata Raldy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2014).

Raldy mengatakan, TV One menghadirkan tiga lembaga selain Poltracking tersebut agar hasil penyiaran quick count bisa lebih optimal. Saat disinggung mengenai rekam jejak tiga lembaga tersebut, Raldy kembali mengatakan bahwa tujuan menghadirkan tiga lembaga itu ialah agar hasil penyiaran terkait quick count lebih baik.

Dia juga menegaskan bahwa TV One tidak berniat untuk memengaruhi hasil quick count lembaga-lembaga survei itu.

"Soal kenapa pilih lembaga survei itu, bisa ditanya juga ke yang lain, agak sulit terjebak di situ, tidak semuanya kan mengambil semua lembaga survei di Indonesia," ujarnya.

Poltracking putuskan kontrak

Diberitakan sebelumnya, Poltracking Institute batal menampilkan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga tersebut di salah satu televisi swasta. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengaku memutuskan kerja sama dengan salah satu televisi swasta tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen awal.

Sejak awal, kata dia, televisi tersebut menyatakan hanya akan menampilkan hasil quick count yang dilakukan Poltracking. Namun, lanjutnya, tiba-tiba televisi itu mengundang tiga lembaga survei lainnya. Menurut Hanta, tiga lembaga survei lain yang akan ditampilkan hasil quick count-nya oleh televisi swasta tersebut berbeda datanya dengan data Poltracking.

Hasil hitung cepat Poltracking menunjukkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres. Kendati demikian, Hanta menegaskan, lembaganya memutuskan kontrak dengan salah satu televisi swasta tersebut bukan karena hasil quick count Poltracking berbeda dengan tiga lembaga lainnya.

Hanta juga mengaku ingin menjaga profesionalitas dan berpegangan pada kaidah ilmiah. Ia tidak mau menyebut nama televisi yang dimaksud. Namun, dalam akun Twitter resmi TV One, @tvOneNews, telah dipublikasikan rencana publikasi hitung cepat oleh lembaga Poltracking.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com