Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-JK Bantah Bagikan Uang

Kompas.com - 08/07/2014, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Media sosial tengah ramai membicarakan foto sebuah paket plastik berisi stiker, pin, serta uang Rp 50.000. Stiker dan pin tersebut bergambar wajah pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal paket tersebut beredar di mana atau diberikan oleh siapa. Gambar yang banyak beredar di media sosial Path atau Twitter tersebut juga banyak menuai komentar. Ada komentar yang positif, ada juga komentar yang negatif.

Saat dikonfirmasi, salah seorang anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, dengan tegas membantah bahwa kubunya membagi-bagikan paket tersebut. "Kami sudah dengar, ada yang bagi-bagikan uang dengan menyertakan gambar pasangan yang kami usung. Itu tidak benar," ujar Yuddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/7/2014) siang.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menegaskan bahwa bagi-bagi uang adalah pembodohan terhadap masyarakat. Kubu Jokowi-JK, kata Yuddy, memastikan tidak bakal menggunakan cara-cara tersebut hanya untuk meraih suara publik. "Itu bukan bagian dari demokrasi kami. Kami ingin membangun demokrasi yang beradab, tanpa kecurangan semacam itu," lanjut dia.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menjelaskan bahwa aksi tersebut dinamakan selfie money politic. Selfie money politic adalah skenario yang didesain suatu kekuatan politik tertentu yang sengaja mempertontonkan politik uang di masyarakat. "Misalnya, mengatasnamakan pendukung salah satu kandidat membagi-bagikan uang ke publik. Lalu, sudah ada yang mengintai untuk menangkap. Seolah-olah itu dilakukan kubu kandidat itu," ujar Mada.

Tujuannya, lanjut Mada, tidak lain untuk menjatuhkan citra kandidat tertentu di hadapan publik. Toh, menurut penelitian pihaknya di lapangan, aktivitas politik uang sangat sulit dibuktikan bahwa didalangi oleh kekuatan politik tertentu.

Kunci terhadap persoalan tersebut, menurut Mada, adalah komitmen masyarakat sendiri untuk menolak politik uang. Sangat sulit jika penyelenggara pemilihan umum tidak profesional dan masyarakat tidak memiliki komitmen menolak politik uang demi menyelesaikan persoalan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com